Atas dasar dokumen kepemilikan dan surat-menyurat itu, pada 2007 keluarga Wanfung mengurus sertifikat kedua bidang tanah yang—setelah pembebasan lahan untuk JORR tersisa 5.585 meter persegi. Sertifikat hak milik untuk tanah seluas 3.780 meter persegi, atas nama Soetjiati, terbit pada 2009. Sedangkan sertifikat atas nama Fubijanto, seluas 1.805 meter, keluar pada 2011.

Berbekal sertifikat, Wanfung menyewakan tanah kepada PT Jayamix. Setelah kontrak dengan Jayamix habis, Wanfung menyewakan lahan kepada PT Eka Sari Lorena sejak 30 April 2014 hingga 30 April 2016. Biaya sewa selama dua tahun itu sebesar Rp 1 miliar. Ketika masa kontrak sewa dengan Lorena habis sebulan lalu, tanah kembali dipasangi plang TNI AD.

Wanfung pun menyurati Lorena untuk mengakhiri kontrak sewa. Namun direksi Lorena menyatakan telah memperpanjang kontrak sewa dengan Kodam Jaya, dengan tarif Rp 750 juta per tahun. Seorang anggota direksi Lorena membenarkan membayar sewa kepada Asisten Logistik Kodam Jaya pada 4 Mei lalu, meski tarifnya lebih mahal. ”Kami tak berani terlibat dalam konflik Wanfung dengan TNI,” kata seorang pejabat PT Eka Sari Lorena yang tak mau disebutkan namanya.

Tak terima, Wanfung mensomasi Kodam Jaya dengan tembusan ke Markas Besar TNI AD dan Menteri Pertahanan. Tak ada jawaban, dia menunjuk konsultan, Upik Siswati, untuk menanyakan ke Kodam Jaya. Upik telah mendatangi Markas Zeni Daerah Militer Jakarta Raya. Ia mendapat keterangan bahwa Zeni menemukan bukti baru berupa girik yang menunjukkan sertifikat Wanfung ilegal. Kepala Zeni Daerah Militer Jakarta Raya Letnan Kolonel Czi Saptono Syiwarud enggan berkomentar. ”Enggak, enggak. Langsung ke Kapendam saja,” ujar Saptono.

Kantor Badan Pertanahan Jakarta Timur menyatakan dua sertifikat milik keluarga Wanfung itu asli. Menurut Kepala Subseksi Pendaftaran Hak Andi Kresna, sertifikat nomor 3971 terdaftar atas nama Soetjiati dengan luas 3.780 meter persegi. ”Diterbitkan pada 10 November 2009,” ujar Andi. Sedangkan sertifikat nomor 4583 terdaftar atas nama Fubijanto Limanbratadjaja seluas 1.805 meter persegi.

Sertifikat ini terbit pada 30 Desember 2011. Adapun Kepala Subseksi Sengketa dan Konflik Pertanahan Sugandi mengatakan tidak tahu letak persis tanah Cisuge yang diklaim milik TNI. Sebab, berkas lahan pembebasan Cisuge oleh TNI itu tak pernah dicatat di kantor pertanahan. Menurut dia, belakangan ini banyak laporan tentang tanah yang bersertifikat tapi diklaim TNI.

Namun sertifikat yang telah terbit tak bisa dicabut begitu saja. ”Kami tak bisa membatalkan sertifikat tanpa perintah pengadilan,” kata Sugandi. Kodam Jaya menantang Wanfung adu bukti di pengadilan. ”Kalau merasa tidak puas atau terganggu haknya, silakan menempuh jalur hukum,” ujar Heri Prakoso. Meyakini tanah itu milik TNI, Heri malah menuding Wanfung salah koordinat dalam menunjuk lokasi tanahnya. Sebaliknya, Wanfung masih berhitung untung-rugi menggugat ke pengadilan. ”Kalaupun kami menang, eksekusinya akan susah,” katanya.

Website : kota-bunga.net

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *